Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) telah dilaksanakan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam PT Inhutani I Unit Manajemen Hutan (UMH) Labanan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. IUPHHK-HA PT Inhutani I ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.484/Menhut-II/2006 dengan luas: +/- 138.210 hektar.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai PHPL Almasentra Certification, termasuk penilaian lapangan pada tanggal 27 September-08 Oktober 2010, IUPHHK-HA PT Inhutani I UMH Labanan ini telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai: Baik atas kepatuhan dan kesesuaiannya dengan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang Izin atau pada Hutan Hak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan R.I No: P.38/Menhut-II/2009.

Beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan setelah sertifikasi PHPL ini, sebagai berikut:

Berbagai wilayah di dalam dan sekitar hutan di Indonesia, sejak dahulu kala merupakan wilayah yang sarat dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam dua tiga dasawarsa terakhir ini, ketika kawasan hutan tropis di Indonesia terkait dengan kepentingan ekonomi dunia, permasalahan masyarakat dan hutan tropis di sekitarnya muncul ke permukaan dikaitkan dengan isu hutan tropis sebagai paru-paru dunia, hak-hak kesejahteraan bagi penduduk asli (indigenous people) dan dikenakannya ekolabeling terhadap sistem pengelolaan hutan di Indonesia.

Meningkatnya kesadaran penggunaan terhadap produk-produk hasil hutan yang ramah lingkungan merupakan fenomena yang muncul sebagai bagian dari respon para konsumen pengguna hasil hutan atas tantangan konservasi hutan dan pengelolaan hutan secara lestari. Tuntutan konsumen terhadap kelestarian hutan terutama menekankan pada fungsi ekologis hutan dan adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Berdasarkan ukuran/standar kelestarian yang dikembangkan oleh International Timber Tropical Organization (ITTO), Forest Stewardship Council (FSC), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Pan-European Forest Certification (PEFC) dan Departemen Kehutanan dalam kaitannya dengan kriteria kelestarian sosial, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan istilah masyarakat lokal (local communities), antara lain: penduduk asli (indigenous people), masyarakat setempat, masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dan masyarakat (hukum) adat. Tulisan singkat ini mencoba mengetengahkan ragam pengertian dari istilah-istilah di atas.